1. Ciri-ciri sistem pemerintahan Afrika Selatan
a. Afrika selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid
b. Bentuk negara Afrika selatan adalah kesatuan
c. Bentuk pemerintahan negara Afrika selatan adalah republik
d. Sistem pemerintahan negara Afrika selatan adalah presidensial
e. Parlemen di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu, majelis nasional dan dewan nasional provinsi
f. Setiap provinsi di Afrika Selatan memiliki satu penggubal UU negeri dan majelis eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri
g. Presiden merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen
h. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
i. Sistem pemilu secara perwakilan proporsional
j. Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut
k. Pemilu terakhir pada April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)
l. Partai ANC bersama partai kebebasan Inkatha (6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.
m. Partai oposisi utama termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%)
n. Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan adalah 400
o. Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif
p. Sistem kepartaiannya multipartai
q. Perdana menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi
r. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden
s. Jumlah provinsi di Afrika selatan ada 9
t. Jumlah anggota dewan nasional adalah 310
2.Ciri-ciri sistem pemerintahan Australia
a. Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi
b. Sistem parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat
c. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen
d. Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen
e. Kepala negara Australia adalah kepala negara inggris
f. Australia merupakan negara persemakmuran inggris
g. Australia memiliki konstitusi tertutulis/UUD
h. UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi
i. Sistem pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal
j. Bentuk pemerintahan : monarki konstitutional
k. Sistem pemerintahan : parlementer
l. Bentuk negara : federasi
m. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori, lokal
n. Pemerintah Federal menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain
o. Negara bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia, western australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian capital territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan dan lalu lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis
p. Pemerintah lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
q. Pajak lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir.
r. Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota
s. Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih
t. Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat yang diperebutkan
u. Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri
5. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan sistem pemerintahan Afrika Selatan dan Australia
• Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan terkait
• Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan
• Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif
• Badan ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen
• Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
• Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
• Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
• Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
• Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
Soal
1. Afrika selatan menerapkan sistem politik anti perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...
a. Apartheid
b. Diskriminasi
c. Anti-apartheid
d. Konsolidasi
e. Integrasi
2. Bentuk negara Afrika selatan adalah....
a. Republik
b. Kesatuan
c. Monarki
d. Monarki konstitutional
e. Monarki parlementer
3. Bentuk pemerintahan dan Sistem pemerintahan negara Afrika selatan adalah....
a. Republik, presidensial
b. Parlementer,monarki
c. Republik,presidensial
d. Republik,monarki
e. Kesatuan,parlementer
4. Parlemen di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu..
a. Senat dan dewan perwakilan
b. majelis nasional dan dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan perwakilan
d. majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
5. Pemilu di Afrika selatanterakhir pada April 2004, dimana dimenangkan oleh partai...
a. partai ANC memenangkan kursi parlemen
b. partai kebebasan Inkatha
c. Aliansi demokrat
d. Demokrat bebas
e. Partai Nasional Baru atau NNP
6. Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan adalah...
a. 310
b. 400
c. 90
d. 410
e. 100
7. Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif, ibukota yang diakui adalah...
a. CapeTown
b. Johannesburg
c. Pretoria
d. Bloemfontein
e. Victoria
8. Jumlah provinsi di Afrika selatan ada....
a. 33
b. 34
c. 3
d. 8
e. 9
9. Jumlah anggota dewan nasional di afrika selatah adalah ....
a. 400
b. 90
c. 310
d. 210
e. 410
10. Sistem kepartaian afrika selatan adalah...
a. Multipartai
b. Bipartai
c. Bilokal
d. Bikameral
e. Konstitutional
11. Australia terdiri dari ... negara bagian yang menjadi negara federasi
a. 8
b. 6
c. 7
d. 9
e. 10
12. Menteri di australia bertanggungjawab penuh pada...
a. Presiden
b. DPR
c. Kepala negara
d. MA
e. Parlemen
13. Sistem parlemen Australia terdiri dari....
a. Senat dan dewan perwakilan
b. majelis nasional dan dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan perwakilan
d. majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
14. Bentuk pemerintahan Australia adalah....
a. Parlementer
b. monarki konstitutional
c. presidensiil
d. monarki absolur
e. monarki parlementer
15. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu....
a. Presidensiil,parlementer,monarki
b. Monarki,absolut,fedral
c. federal, negara bagian/teritori, lokal
d. federal, negara bagian/teritori,monarki
e. presidensiil,monarki,federal
16. Setiap negara bagian di Australia diwakili 12 senator yang masa jabatannya ... tahun
a. 8
b. 7
c. 6
d. 5
e. 4
17. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi ... senator
a. 100
b. 90
c. 310
d. 400
e. 76
18. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki ... anggota
a. 100
b. 90
c. 310
d. 150
e. 400
19. Pemilihan anggota parlemen di australia diadakan ... tahun sekali
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
20. Menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain merupakan tugas...
a. DPR
b. MPR
c. Kepala negara
d. Pemerintah Federal
e. Senat
21. Dalam istilah “sistem pemerintahan” kata sistem berarti....
a. Susunan teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya
b. Seperangkat unsur yang saling berkaitan membentuk totalitas
c. Proses melaksanakan suatu kegiatan
d. Cara atau metode
e. Semua jawaban di atas benar
22. Pemerintahan dalam arti luas adalah....
a. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam suatu negara
b. Pelaksana kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam suatun negara
c. Pelaksana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara
d. Pelaksana kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam suatu negara
e. Pelaksana kekuasaan legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu negara
23. Menurut Polybius, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan lahir sebagai reaksi terhadap....
a. Pemerintahan Monarkhi
b. Pemerintahan Tirani
c. Pemerintahan Aristokrasi
d. Pemerintahan Oligarkhi
e. Pemerintahan Oklokrasi
24. Dalam pelaksanaannya, bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan atas republik absolut, konstitusional, dan....
a. Demokrasi
b. Eksraparlementer
c. Parlementer
d. Kerakyatan
e. Presidensial
25. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah....
a. Filipina
b. Indonesia
c. Amerika Serikat
d. Inggris
e. Australia
26. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah....
a. Inggris
b. Jepang
c. Malaysia
d. Australia
e. Amerika serikat
27. Menurut Aristoteles “bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat”adalah....
a. Demokrasi
b. Politi
c. Aristokrasi
d. Monarki
e. Oligarki
28. Oklokrasi merupakan bentuk pemerintahan....
a. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan
b. Bentuk pemerintah yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemashyuran dan kehormatan
c. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata
d. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan
e. Bentuk pemerintahan yang dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri
29. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
b. Pemusatan kekuasaan ke tangan parlemen
c. Semua anggota kabinet merupakan anggota perlemen
d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
e. Parlemen dapat membubarkan kabinet
30. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden tidak berwenang untuk....
a. Membubarkan parlemen atau badan legislatif
b. Membentuk kabinet sebagai pembantunya
c. Memberhentkan para menteri
d. Menjalankan fungsi sebagai kepala negara
e. Menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan
31. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer pada hakikatnya merupakan....
a. Intisari kebiasaan ketatanegaraan dan hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
d. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi Amerika serikat
e. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris
32. Berikut merupakan kelemahan sistem pemerintahan Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat mengendalikan palemen, hal ini terjadi bila para anggota kabinet partai mayoritas
d. Parlemen menjadi termpat kederisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimamfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
33. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebernarnya.....
a. Presiden dan menteri-menterinya
b. Presiden bersama dengan DPR
c. Presiden dan wakil presiden
d. Kepala negara dengan menteri
e. Presiden dengan perdana menteri
34. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949 adalah...
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Konstitusi RIS 1949
c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
d. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
e. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
35. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 adalah....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
c. Konstitusi RIS 1949
d. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
e. Dekrit Presiden 1959
0 komentar:
Posting Komentar